Unsyiah Adakan Diskusi Pro-Kontra Pergub Cambuk

04.05.2018 Humas

Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah mengadakan diskusi yang membahas pelaksanaan hukuman cambuk di dalam lapas. Kegiatan ini berlangsung di Balai Senat Unsyiah, Kamis (3/5), yang turut dihadiri berbagai tokoh masyarakat.

Hadir sebagai pembicara Musannif, SE (Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh), Dr. H. Syukri M. Yusuf MA (Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM), Prof. Dr. Hasbi Amiruddin, MA (Wakil ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Aceh), Dr. M. Din, S.H., M.H (Pakar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unsyiah), Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M.H (Guru besar UIN Ar-Raniry,), dan Drs. H. M. Daud Hasbi, M.Ag (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin).

Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan S, S.H., L.L.M., mengatakan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi kampus dalam mengambil peran untuk memecahkan polemik dari kebijakan tersebut.

"Salah satu polemik yang muncul saat ini adalah terkait hukuman acara jinayat, oleh karena itu mari sama-sama kita diskusikan," jelas Kurniawan.

Sementara itu, Musannif mengatakan DPRA hingga saat ini akan tetap menguji Pergub Nomor 5 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) terkait hukuman cambuk di dalam lapas. Menurut Musannif pengujian tersebut bukan berarti DPRA marah, tetapi karena tidak ada keputusan dalam diskusi yang telah berlangsung.

"Menguji ke MA itu persoalan ketatanegaraan yang sudah biasa kita jalani."

Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H., M.H memberi beberapa catatan tentang pelaksanaan hukuman jinayat. Prof. Rusydi mengatakan, tata cara pelaksanaan hukum cambuk baik di dalam maupun di luar lapas termasuk domainsiyasah syar’iyah dan bagian dari kewenangan imam/pemerintah. Menurutnya, pemerintah berwenang menetapkan aturan tertentu dalam hal ini termasuk tempat dan jumlah saksi dengan alasan yang memadai.

"Pokoknya yang terpenting ada argumen yang sahih bahwa pilihan yang diambil itu bertujuan untuk menjaga agama dan mengurus dunia,” ujarnya.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dr. H. Syukri M. Yusuf MA menerangkan bahwa pembahasan tentang pergub ini sudah melalui berbagai tahapan, bukan sesuatu yang buru-buru.

“Dinas Syariat Islam telah mengkaji tentang Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dengan memerhatikan berbagai sisi, jadi mari sama-sama kita menyikapinya dengan bijak,” harapnya.

Umumnya pemateri yang hadir mengatakan setuju apabila pelaksanaan hukuman jinayat itu yang diubah adalah mekanisme pelaksanaannya. Bahkan menurut Prof. Dr. Hasbi Amiruddin, sekarang sudah saatnya kita meningkatkan kualitas berpikir dan beramal, supaya hukuman cambuk tidak ada lagi di Aceh.

Sementara itu, Wakil Rektor Unsyiah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur, BC., mengharapkan dialog ini dapat menghasilkan solusi baik, sehingga tidak ada lagi polemik di tengah masyarakat.(Muksalmina/Ferhat)