Direktur DJPPR Kementerian Keuangan Kuliah Umum di Unsyiah

16.10.2019 Humas

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara pada Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, S.E., M.S.F memberikan kuliah umum dengan tema “Menjaga Momentum Pertumbuhan Melalui Kebijakkan APBN” kepada ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala, pada 16 Oktober 2019 di Gedung AAC Dayan Dawood. (Rabu, 16/10).

Wakil Rektor II Unsyiah Dr. Ir. Agussabti, M.Si dalam sambutannya mengatakan, kuliah umum yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan seperti ini sangat penting bagi mahasiswa Unsyiah. Dari forum seperti inilah mereka bisa belajar dan menemukan perspektif yang berbeda terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Oleh sebab itu, Agussabti menyampaikan terima kasih kepada Direktur DJPPR yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa Unsyiah.

“Dari paparan kuliah umum ini, semoga bisa lahir gerakan intelektual dari Unsyiah pada bidang ekonomi ataupun sosial, sehingga kehadiran Unsyiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agussabti.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Provinsi Aceh Safuadi, S.T., M.Sc, Ph.D mengatakan, hubungan DJPPR dan Unsyiah sebenarnya telah terjalin cukup lama. DJPPR telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Unsyiah melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Safuadi juga mengungkapkan, bahwa DJPPR menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti magang atau praktek di institusi tersebut. Setiap tahunnya ada sekitar 30 orang mahasiswa yang diterima.

Untuk itulah, ia  mengajak mahasiswa Unsyiah untuk menjadi bagian dari mahasiswa terbaik tersebut yang berkesempatan praktikum di DJPPR.

  

“Silakan submit, setiap tahunnya kita menerima mahasiswa dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kita hanya menerima 3 – 4 orang setiap perguruan tinggi. Dan kami harap mahasiswa Unsyiah bisa ikut ambil bagian,” ujarnya.

Sementara itu Heri Setiawan menjelaskan, bahwa pembangunan itu harus inklusif artinya pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh hanya segelintir orang atau sebagian daerah saja. Untuk itulah, pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur.

Heri juga menyoroti angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun saat ini angkanya sudah di bawah 10 %. Namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang statusnya relatif atau hampir miskin.

“Bahkan kalau melihat jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat dunia yaitu 270 juta jiwa. Angka 10 % itu berarti ada 27 juta jiwa yang masih miskin. Itu adalah angka yang cukup besar,” ujarnya.

Saat ini Indonesia juga tertinggal dengan beberapa negara tetangga. Bahkan Vietnam yang dulunya masih di bawah Indonesia, kini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia, kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing.

“Jika Indonesia hanya menghasilkan produk yang itu-itu saja, Indonesia akan terus tertinggal,” ucap Heri.

Meskipun demikian, stabilitas ekonomi Indonesia saat ini masih tergolong baik sehingga masih mendorong kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

“Rating kepercayaan Indonesia saat ini BBB, itu sudah mencerminkan bahwa surat utang Indonesia layak investasi dan pengelolaan jangka panjang lain seperti dana pensiun dan lainnya,” ujar Heri.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Umum dan Keuangan Unsyiah Maimun, S.T., MM., Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Abdul Rochim, S.Sos., M.Pd serta pejabat lainnya.