FH Unsyiah Bahas Tanggung Jawab Negara terhadap Pengungsi Rohingya

09.07.2020 Humas

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menggelar seminar nasional secara virtual dengan tema “Tanggung jawab Negara dan Masyarakat Internasional dalam Penanganan Pengungsi (Studi Kasus terhadap Pengungsi Etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe). (Banda Aceh, 7/7/2020).

Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unsyiah Kurniawan S, S.H., LL.M menjelaskan, kegiatan ini merupakan kerja sama  Laboratorium dan Klinis Hukum dan LKBH Unsyiah. Forum ilmiah seperti ini, ungkap Kurniawan, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Klinik Hukum FH Unsyiah.

“Kegiatan ini adalah  untuk merespon sekaligus melakukan advokasi, guna membangun kesadaran dan gerakan bersama dalam upaya membantu menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat,” ucapnya.

Ada beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan dalam seminar virtual ini. Pertama, seluruh peserta sangat mengapresiasi atas kepedulian dan solidaritas dari masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe, yang telah membantu pengungsi Etnis Rohingya yang berada dalam kondisi terkatung katung di tengah laut.

Selain itu, apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada Pemerintah melalui kementerian terkait, via lembaga vertikel di Aceh, Pemerintah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

“Serta semua pihak yang sudah berusaha maksimal untuk memberikan bantuan dasar berupa tempat penampungan serta makanan kepada para pengungsi Rohingya,” ujarnya.

Dalam seminar ini, juga disimpulkan bahwa perlu untuk melakukan suatu FGD  yang didesign secara khusus antar pemangku kepentingan di Pemprov dan kab/kota.  Tujuannya, adalah dalam rangka memantau perkembangan kondisi para pengungsi Etnis Rohingya.

Kemudian, perlu adanya kooordinasi yang berkelanjutan dan masif lintas pemangku kepentingan. Baik dari Pemerintah, Civil Society Organisation (CSO) lokal maupun CSO Internasional, termasuk UNHCR dalam rangka mempersiapkan instrumen, pendekatan serta strategi misi kemanusiaan yang tepat dan efektif.

Mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, serta CSO dan masyarakat secara personal agar dapat melakukan kampanye pendanaan (donation campaign) secara berkelanjutan untuk membantu pengungsi Rohingnya..

Mendorong petugas Rumah Detensi Imigrasi yang berada di Aceh agar dapat melakukan pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi. Baik pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar penampungan.

“Maupun saat diberangkatkan ke negara tujuan, atau pemulangan sukarela sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri,” ucap Kurniawan.

Lalu, mndorong para Pemerintah melalui kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit kerja yang menangani urusan keimigrasian, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada pengungsi yang berkebutuhan khusus.

Seperti mereka yang sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak-anak,  dan lanjut usi, untuk ditempatkan di luar tempat penampungan. Agar bisa diberikan perawatan khusus sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Rekomendasi lainnya adalah, mendorong pemerintah pusat untuk melakukan kajian secara mendalam terkait perlu tidaknya Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951. Serta perlu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Hadir sebagai pemateri di antaranya  H. Muhammad Nasir Jamil, S.Ag., M.Si (Anggota Komisi III DPR RI), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia).   Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum Guru Besar Hukum Internasional FH Unsyiah.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 234 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia serta komunitas. Seperti ragam utusan CSO, birokrat, para akademisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa serta masyarakat lainnya.