FH Unsyiah Selenggarakan Dialog Hukum Interaktif Secara Virtual

28.04.2020 Humas

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Laboratorium dan Klinis Hukum  menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa Dialog Hukum Interaktif Virtual/Online. Kegiatan ini mengambil tema "Peran dan Tanggungjawab Pemerintahan Daerah serta Perguruan Tinggi dalam Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid - 19". (Banda Aceh, 27/4/2020).

Kepala Laboratorium dan Klinis Hukum FH Unsyiah Kurniawan S, S.H., LL.M menjelaskan, Kegiatan ini diselenggarakan oleh KLINIK HUKUM FH Unsyiah, bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unsyiah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), dan Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (PRIPEM) Unsyiah.

Kegiatan ini bertujuan sebagai manifestasi peran dan tanggung jawab Unsyiah melalui Fakultas Hukum sebagai "Jantung Hati Rakyat Aceh", untuk hadir di tengah masyarakat dan Pemda dalam membantu Pemerintah Aceh dalam menghadapi permasalahan Pandemi Covid - 19 saat ini.

“Kegiatan ilmiah ini diikuti oleh sekitar sembilan puluh peserta dari berbagai komponen baik yang berada di wilayah Aceh maupun di luar daerah wilayah Aceh seperti Sumut, pulau Jawa serta beberapa daerah lainnya di Indonesia,” jelasnya.

Ada beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan dari dialog interatif ini, yaitu perlunya komunikasi yang baik, berkelanjutan serta terintegrasi di antara seluruh Stakeholders yang ada di Indonesia. Khususnya para pengambil kebijakan, perguruan tinggi (negeri dan swasta) serta tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai komponen lainya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Pandemi Covid - 19.

Lalu, perlu disegerakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah kab/Kota yang berada di Aceh, serta di seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota di seluruh Indonesia.

Kemudian, Pemerintah maupun pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, dimintakan agar dapat memercepat proses refocusing anggaran dari APBN maupun APBD provinsi dan APBD kab/kota untuk Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Covid – 19.

Selain itu, Pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah di Indonesia khususnya yang berada di wilayah Aceh, agar dapat mengambil  langkah langkah strategis dalam upaya menopang serta menjamin tetap terjaganya roda ekonomi masyarakat di tengah Pandemi ini.

Diskusi ini juga menyarankan Pemerintah Pusat dan Pemda serta Pemda kab/kota di Indonesia khususnya yang berada di Wilayah Aceh, agar dapat merelokasi aggaran dari APBN, serta APBD untuk pengadaan berbagai peralatan medis. Termasuk perlengkapan proteksi bagi medis dalam upaya mendukung pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Pandemi Covid - 19.