FH Unsyiah Selenggarakan Seminar Pengawasan Anggaran Secara Virtual

26.05.2020 Humas

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Unit Laboratorium dan Klinis Hukum, dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), menyelenggarakan Seminar Nasional secara virtual dengan mengangkat tema “Urgensi dan Strategi Pengawasan terhadap Refocusing Anggaran APBN/APBD untuk Penanggulangan Covid – 19. (Banda Aceh, 21/5/2020).

Kepala Laboratorium dan Klinis Hukum FH Unsyiah Kurniawan S, S.H., LL.M menjelaskan, kegiatan ini merupakan manifestasi peran dan tanggung jawab Unsyiah untuk hadir di tengah masyarakat dalam membantu Pemerintah (pusat), Pemerintah Aceh serta pemerintah kab/kota di Wilayah Aceh dalam menghadapi berbagai aspek permasalahan hukum di masa Pandemi Covid – 19.

Beberapa point penting seminar ini di antaranya adalah mengingat besarnya biaya refocusing anggaran terhadap APBN/APBD dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Pandemi Covid – 19. Maka penting strategis dan mendesak untuk dilakukannya pengawasan secara masif terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Perlunya upaya melakukan kampanye bersama untuk mendorong dilakukan pengawasan secara semesta dengan pelibatan berbagai unsur CSO, masyarakat luas, tokoh masyarakat (Tomas), tokoh adat (Todat), tokoh agama (Toga).

“Serta unsur lainnya agar dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran refocusing APBN/APBD yang digunakan untuk penanggulangan Covid – 19,” ucapnya.

Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya Mark Up harga, berkurangnya jumlah takaran bantuan serta berbagai praktek curang lainnya. Maka dihimbau agar pelaksanaan program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah menyalurkannya bukan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang tunai (cash). Cara ini dipandang sangat efektif dalam menekan praktek kecurangan.

“Selain itu, pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai dinilai dapat memberikan efek menetes kepada para pedagang, kebutuhan rumah tangga pada saat si penerima bantuan membelanjakan kebutuhannya ke para pedagang menengah ke bawah,” jelasnya.

Point lainnya, mendorong Pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat segera menggunakan data tunggal by address by name yang terintegrasi meliputi seluruh level pemerintihanan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

“Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya praktek penggelembungan jumlah calon penerima bantuan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah,” pungkas Kurniawan.

Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah  Komjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si (Ketua Komisi KPK),  H. Mohammad Nasir, Djamil, S.Ag., M.Si (Anggota Komisi III DPR RI),  Rafli Kande (Anggota Komisi VI DPR RI),  H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh - DPRA),  Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unsyiah),  Dr. H. Azwar Abubakar, MM dan lainnya. Seminar ini dimoderatori oleh Dr. Azhari, S.H., MCl.,  MA (Wakil Dekan I FH Unsyiah).