FISIP Bahas Perubahan Kurikulum Berbasis Kampus Merdeka

21.07.2020 Humas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Perubahan Kurikulum Berbasis Kampus Merdeka 2020, (16/7). Kegiatan ini dipandu oleh Wais Alqarni, S.IP., M.A, dan dibuka oleh Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.

Dalam Sambutannya, rektor Unsyiah menyampaikan bahwa Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, bukan hanya sekedar bebas tidak menentu arah, namun masih tetap ada batasan-batasan yang mengatur. Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus memberikan kompetensi dasar yang mampu memberikan pondasi bagi calon sarjana yang akan lulus.

Dalam kesempatan tersebut Samsul juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Menurutnya, memberikan integritas pada mahasiswa itu lebih penting daripada ilmu terapan, karena ilmu tersebut sudah mudah untuk di dapat (google, yahoo, dan sebagainya). Oleh karena itu, dengan adanya kampus merdeka, paling tidak kurikulumnya harus jelas, begitu juga dengan kompetensinya.

Kepala Perencanaan Kemendikbud, Dr. M. Samsuri dalam pemaparannya menerangkan, kebijakan Merdeka Belajar Perguruan Tinggi memberikan ruang kepada kampus untuk membangun kurikulum demi menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas.

“Namun dalam implementasinya, perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa. Artinya tidak ada paksaan dalam hal ini”, ujarnya.

Belajar 3 semester di luar program studi menjadi titik tekan dalam FDG ini. Dimana para mahasiswa dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan passionnya. Seperti magang/praktik kerja, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian / riset, kegiatan wirausaha, proyek di desa, proyek independen, serta proyek kemanusiaan.

Luthfi Makhasin, P.hD sebagai narasumber kedua pada FGD ini menyampaikan beberapa poin terkait dengan kebijakan kampus merdeka dalam hal perubahan kurikulum. Seperti landasan hukum, panduan penyusunan kurikulum, tantangan dan peluang, peta/taksonomi keilmuan dan irisannya dengan Fakultas serta peran penting dari Asosiasi/forum Prodi.

Ketua Apsipol itu menambahkan, dengan memiliki paling tidak beberapa poin itu, akan mempermudah semua pihak di lingkungan kampus dalam menyusun kurikulum kampus merdeka, terutama bagi setiap program studi (prodi). Dalam hal ini, Prodi menjadi ujung tombak dari keberhasilan menyusun kurikulum yang menguntungkan serta dapat memberikan nilai lebih kepada mahasiswa.

            Narasumber internal dari LP3M Unsyiah Dr Sofia, M.Sc mengatakan, untuk memudahkan pengimplementasian kebijakan kampus merdeka terkait dengan perubahan kurikulum di lingkungan Unsyiah, kami sudah menyiapkan Tim. Tim ini sangat dibutuhkan untuk percepatan penyusunan kurikulum. Misalnya saja, saat ini Unsyiah sudah memiliki buku panduan (MB-KM_merdeka belajar kampus merdeka) yang diterbitkan oleh internal Unsyiah.   

Selain itu, kita patut bersyukur, dalam hal praktis, sudah ada dua prodi di Unsyiah yang sudah duluan menjadi pilot project implementasi MBKM, yakni Prodi S1 Peternakan dan Kedokteran Hewan. Hal tersebut didapatkan setelah proposal tawaran program studi menjadi Model Center of Excellence (CoE) di danai oleh Kemendikbud.

FGD yang dihadiri beragam peserta di seluruh Indonesia ini ditutup oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik Prof. Marwan. Marwan mengingatkan terutama kepada Koordinator Prodi untuk menyusun kurikulum yang tepat dan mengawasi pemberlakuan kurikulum yang sudah dirancang.