FISIP USK Bahas Smart City

08.05.2021 Humas

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menyelenggarakan Webinar Series, yang kedua dengan mengusung tema “Digitalisasi Pemerintahan Sebagai Upaya Percepatan Menuju Smart City”, yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting. (Banda Aceh, 5 Mei 2021)

Dua pemateri yang hadir, yaitu Emila Sofayana sebagai Kadisdukcapil Kota Banda Aceh. Ia membahas “Digitalisasi Layanan Adminduk sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Smart City”. Pemateri kedua, Dewi Kurniasih sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM membawakan judul “Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan Menuju Smart City: Tantangan Penerapannya”.

Webinar diikuti 482 peserta dari seluruh Indonesia dan dibuka oleh Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Zahratul Idami.

Pemateri pertama, Emila Sofayana menjelaskan, penerapan dari digitalisasi ini memiliki langkah-langkah yang harus ditempuh. “Dalam penerapan implementasi digitalisasi ini ada step by step yang harus kita tempuh tidak serta merta dan mempunyai proses yang panjang, seluruh daerah melakukan pembersihan data, sebab banyak data yang sudah nonaktif,” jelasnya.

Dalam menyiapkan sarana prasarana seperti infrastruktur lebih kompleks, kata Emila, yang pertama yang harus dikembangkan ialah SDM. Harus mempunyai spirit, semangat dan fashion dan cinta pada IT tanpa takut tekanan.

Kemudian, sambungnya lagi, kondisi internet dan jaringan sangat menentukan. Selama ini, pihaknya juga merancang sesuatu seperti akte kelahiran agar bisa masuk ke Rumah Sakit, dengan bekerja sama dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Hal itu membuat masyarakat senang dan Disdukcapil sudah didukung oleh pusat, sehingga sudah terbangun. Dan ada pengelolaan pengasuan yang kami buat sosial media untuk memberikan harapan kepada masyaraka,” terang Emila.

Sementara itu, Dewi Kurniasih juga menjelaskan bagaimana smart city bisa dilaksanakan dan case study yang diambil, jika 6 indikator dijalankan secara bersamaan dikategorikan kurang baik, tetapi dalam prosesnya dilakukan evolusi.

“Kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa, jadi lebih baik Pemerintah Daerah memberikan prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah dan yang dibutuhkan dalam membangun smart city ialah budaya dan security dari setiap macam informasi yang dibangun,” tutur Dewi.

Webinar ditutup oleh Afrijal selaku moderator, ia berharap ke depan dapat terwujudnya Kota Smart City di Banda Aceh.

“Harapan nya ke depan, Digitalisasi Pemerintahan bisa di terapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Kita berharap para Aparatur Pemerintahan ke depan memiliki kompetensi di bidang IT sehingga percepatan transformasi pemerintahan berbasis digital bisa segera terwujud dengan baik. Terakhir, Kota Banda Aceh sebagai salah Kota yang terpilih dan menjadi Role Model dari 100 Kota Smart City yang di pilih Pemerintah dapat terlaksana dengan optimal.” pungkasnya.