Rektor USK Dukung Hutan Adat Mukim Segera Diakui

19.12.2022 Humas

Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ir. Marwan mendukung penuh agar Hutan Adat Mukim yang diusulkan segera diakui pemerintah. Hal tersebut disampaikan Rektor dalam sambutannya pada kegiatan Diskusi Hasil Penelitian bertajuk: Hutan Adat Mukim sebagai Model Pengelolaan Hutan di Aceh yang berlangsung di The Pade Hotel. (Aceh Besar, 16 Desember 2022).

"Dengan adanya hasil riset ini, kita harapkan hutan adat mukim mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan sesegera mungkin dapat kita wujudkan,” ucap Rektor.

Menurut Rektor, USK akan terus mendukung berbagai upaya mempercepat proses penetapan hutan adat. Kehadiran kampus dan pemerintah, untuk memberikan dampak positif tidak hanya bagi kelestarian hutan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat seluas-seluasnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Setda Aceh, Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum dalam sambutan dan sekaligus membuka acara diskusi tersebut menyambut baik dan mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat USK yang diketuai Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.

Menurut M. Jafar, diskusi ini sangat penting karena sebuah riset adalah kegiatan ilmiah, terkait persoalan hukum dan berdasarkan data-data lapangan yang dikumpulkan.

Dirinya juga yakin, rekomendasi ini sangat strategis, bersifat aplikatif, bisa ditindaklunjuti dalam kebijakan.

“Riset ini setelah saya baca memperkuat hutan adat mukim dan lembaga adat yang mengelola hutan adat tersebut. Di provinsi lain sudah ada hutan adat, kita dorong semoga di Aceh segera ditetapkan hutan adat Mukim seperti rekomendasi tim riset,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PRHIA, Dr. Azhari Yahya, S.H.,MCL, MA dalam laporan kegiatan diskusi menyebutkan, sampai saat ini belum ada satupun hutan adat ditetapkan di Aceh padahal usulan dan peta indikatif sudah ada sejak tahun 2017.

Alasan tidak ditetapkan hutan adat di Aceh diketahui saat Simposium Nasional, Dilema Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang dilaksanakan pusat riset pada tanggal 25-26 Agustus 2022 lalu di USK.

Dirjen Perhutanan Sosial  Kemitraan dan Lingkungan yang menjadi salah satu narasumber kunci mengungkap alasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa masih dikhawatirkan terjadi konflik antara mukim, desa, dan pawang uteun jika hutan adat mukim ditetapkan.

"Karenanya Dirjen meminta Pusat Riset melakukan kajian terlebih dahulu sebagai acuan bagi kemeterian nantinya sebelum ditetapkan," ungkap Azhari.

Sementara itu, Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H yang dipercayakan sebagai ketua tim dalam paparan hasil riset menyampaikan, terdapat empat kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode socio-legal, menggunakan pendekatan indept interview dan FGD,

Pertama, pengajuan usulan hutan adat oleh mukim sudah tepat, karena wilayah hutan adat ini dikelola oleh mukim yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang struktur pemerintahannya mengkoordinir gampong-gampong. Dalam pengelolaan hutan adat, seluruh warga gampong, baik yang berbatasan langsung dengan hutan adat atau yang tidak, memiliki hak yang sama atas pengelolaan hutan adat.

Fungsi pengelolaan ini, dilaksanakan oleh pawang uteuen sebagai alat kelengkapan mukim. Keberadaan mukim itu sendiri sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi administrasi dan adat, sudah dikenal sejak masa kerajaan, yang saat ini memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU Kehutanan dan Pasal 64-65 Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Kedua, Pawang uteuen merupakan alat kelengkapan mukim, yang secara khusus membantu mukim dalam pengelolaan kawasan hutan. Pawang uteuen bukan lembaga yang terpisah dari mukim, melainkan sebagai alat kelengkapan yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada imeum mukim. Ketiga, berdasarkan struktur kelembagaan adat dan hierarkhi wilayah, usulan penetapan hutan adat berbasis mukim dan bukan gampong, karena wilayah hutan adat berada dan melingkupi beberapa gampong yang menjadi kewenangan mukim.

Keempat, konflik yang terjadi antara gampong dan mukim atau konflik antar mukim atas pengelolaan hutan adat mukim yang tidak bisa diselesaikan oleh mukim, maka proses penyelesaiannya melalui Lembaga Wali Nanggroe.

Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Pidie, wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, Mukim Paloh dan Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji.

Diskusi dipandu oleh Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.H dan Dr. Muazzin, S.H., M.Hum yang juga anggota tim peneliti. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL (Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Hukum Adat dan Masyarakat Adat).

 A. Hanan, SP, MM (Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh),  Ir. Sunawardi, M.Si (Kepala Dinas Pertanahan Aceh), Dr. Ir. Dahlan, S.Hut, M.Si, IPU (Kepala Pusat Riset Kehutanan USK), Asnawi Zainun, S.H. (Ketua MAA Aceh Besar), Nasruddin Hasan, S.H., M.H. (Geuthee Institute), Muhammad (Anggota DPRK Pidie), Yarmen Dinamika (Wartawan Senior.

Lalu Zulkarnaini Masry (Koordinator FJL Aceh), Imeum Mukim Ilyas (Mukim Beungga), Imeum Mukim Muhammad Nasir (Mukim Paloh), Imeum Mulim Khalidin (Mukim Kunyet), Perwakilan Gampong dan Pawang Uteun. Kegiatan ini turut didukung oleh Zulfikar Arma dan kawan-kawan dari Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.