USK dan DJPb Aceh Bahas Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi

21.04.2021 Humas

Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Direktotar Jenderal Pembendaharaan Aceh (DJPb) Aceh mengadakan kuliah umum, dengan tema "Kebijakan APBN dan Program PEN dalam Menopang Ekonomi di Masa Pandemi" yang berlangsung di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) kampus setempat. (Banda Aceh, 20 April 2021)

Secara umum, kuliah umum tersebut membahas peran APBN yaitu bagaimana proses perencanaan hingga disahkan. Di tengah situasi pandemi Covid-19, peran APBN dianggap sangat penting untuk memulihkan perekonomian yang terdambak akibat pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng saat memberikan sambutan.

"APBN berperan penting dalam segala hal. Kita berharap APBN dengan turunan dan strategi yang ada, dapat menjadi tulang punggung bagi pemulihan ekonomi yang terdampak selama pandemi ini," ucap Rektor.

Karena itu, Rektor berharap, tidak ada daerah di Indonesia ini yang menahan anggarannya. Jika ditahan, maka perputaran uang menjadi sedikit atupun melambat. Harusnya bila uang di setiap daerah beredar dengan sepatutnya, maka akan mempermudah proses pemulihan ekonomi di tengan pandemi.

"Ada daerah yang menahan uang (deposito), itu tidak baik. Karena ini demi perputaran uang, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, yang salah satu dampaknya dapat menurunkan angka kemiskinan," jelas Prof Samsul.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi, S.E, M.Ec., Ph.D menerangkan, APBN bekerja sangat keras dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN, sebesar Rp 695,2 triliun (4,2% dari PDB) digelontorkan, fokus pada kesehatan, jaminan sosial, dukungan pada dunia usaha, UMKM, Pemda dan sektor terdampak.

"Pemerintah berkomitmen mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Syafriadi.

Karena itu, kebijakan fiskal di tahun pandemi dilakukan secara extraordinary. Melalui perubahan APBN 2020  (Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020), Pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB, ini dilakukan sebagai langkah extraordinary untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, membuat pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan, antara lain melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia.

"Perubahan signifikan APBN untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Perekonomian global kita penuh tantangan, kita juga melakukan revisi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.