USK Sosialisasikan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa

20.04.2021 Humas

Universitas Syiah Kuala menggelar workshop untuk mensosialisasikan Peraturan Rektor USK Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan USK. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II USK Dr. Ir. Agussabti, M.Si di Hermes Hotel.(Banda Aceh, 19 April 2021).

Agussabti dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sangat penting khususnya dalam upaya menciptakan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus ini. Untuk itulah, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ini menilai, Peraturan Rektor tersebut harus mampu dipahami dengan baik oleh semua pihak, khususnya unit kerja di USK yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa

“Penyampaian dari dokumen peraturan Rektor ini kita harapan dapat menyempurnakan peraturan tersebut menjadi lebih efektif, efesian, transparan, dan akuntabel ,sehingga kemungkinan kesalahan yang akan terjadi dapat kita hindarkan dan meminimalisir,” ucapnya.

Workshop ini dipandu oleh Dekan Fakultas Hukum USK Dr. M. Gaussyah, S.H. M.H. selaku moderator. Adapun yang tampil sebagai pemateri adalah Rita Berlis, Ak, MM, CA, QIA,CPSt dan Muhammad Nur Yahya, S.E., MM., M.Si., MH., CFrA., CSPs., CITPE., Adv. Cert. SCM.

Rita Berlis yang tampil pertama menjelaskan, peraturan ini lahir karena USK saat ini  statusnya adalah Badan Layanan Umum. Dengan demikian, perguruan tinggi ini  dapat membuat peraturannya sendiri yang dinamakan dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan USK. Adapun landasan peraturan ini adalah Perturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Jo Perpres 1221

Selain itu, ada beberapa hal penting dari Peraturan Rektor ini  yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah yang dimaksud penerimaan barang/jasa itu meliputi barang, pekerjaan kontruksi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang dapat dilaksanakan secara integritas melalui swakelola dan penyedia barang/jasa.

Lalu, dalam memantau barang/jasa ini USK memiliki pengawasan internal yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan dalam internal USK. Pengawasan Internal ini bernama SPI yang hadir untuk mewujudkan good government di kampus.

Selanjutnya, Muhammad Nur Yahya mencoba untuk mennelaah beberapa pasal dalam peraturan tersebut.  Seperti pada pasal 6 terkait makna efektif dalam pengadaan barang/jasa adalah kegiatan tersebut harus  sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Adapun yang dimaksud transparansi, adalah semua ketentuan dan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa di USK ini, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi serta penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Lalu pada BAB IV terkait perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, hal tersebut meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/ Jasa, analisis pasar, manajemen risiko, dan sediakan anggaran BPJBagian Ketujuh, Penyedia Barang/ Jasa Pasal 14.

“Kemudian untuk laporan keuangan disusun dengan standar tertentu oleh akuntan publik yang terdaftar,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor IV USK, Kepala Biro Umum dan Keuangan USK, para Dekan, serta unit kerja terkait lainnya. Sementara dari unsur eksternal USK turut hadir dari Kejaksaan, dinas terkait dan lainnya.