Wali Nanggroe Minta Pemerintah Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah

15.10.2020 Humas

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haytar meminta Pemerintah Aceh serta Kabupaten/Kota untuk menjalankan rekomendasi Universitas Syiah Kuala terkait antisipasi dampak ekonomi di masa pandemi. (Banda Aceh, 15 Oktober 2020).

Berdasarkan informasi pada lama Portalsatu.com, Wali Nanggroe mengungkapkan, saat ini bukan hanya Aceh yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Tapi seluruh dunia turut merasakannya dari berbagai sektor.

“Termasuk sektor yang paling riskan, yaitu sektor ekonomi. Perlu ada langkah-langkah khusus yang strategis untuk dijalankan,” kata Wali Nanggroe.

Beberapa waktu lalu, kata Wali Nanggroe, Unsyiah telah mengeluarkan rekomendasi. Dirinya mengaku sudah menelaah 17 butir rekomendasi tersebut.

Selaku Pemangku Wali Nanggroe, dirinya mendukung dan meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan buah pikiran akademisi Aceh yang tertuang dalam rekomendasi tersebut.

Beberapa poin rekomendasi tersebut, antara lain, meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada situasi ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19, dengan selalu menganalisis dan mengevaluasi penerapan strategi pemutusan mata rantai Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

“Termasuk kebijakan kompensasi sehingga strategi yang diambil tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” terang Wali Nanggroe.

Untuk jangka pendek, pemerintah segera mempercepat penyerapan anggaran alokasi Covid-19 secara efektif, dengan sasaran meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak.

 Dalam konteks ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih tepat dipilih dibandingkan bantuan dalam bentuk barang, karena BLT dapat meningkatkan aliran dan perputaran uang di daerah, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga kestabilan perekonomian daerah.

“Dampak pandemi Covid-19 ini diperkirakan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman terjadinya pandemi dalam sejarah dunia,” kata Wali Nanggroe.

Untuk itulah, pemerintah harus bisa memastikan ketahanan pangan Aceh untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu,  diperlukan upaya pemetaan dan perhitungan ketersediaan bahan pokok secara akurat, dan menjaga kestabilan arus barang dan jasa di setiap daerah.

Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui aktivitas menaman dan berkebun di rumah masing-masing.

Secara khusus, perlu peran aktif pemerintah terkait persolan mendesak saat ini yang hadapi oleh petani, seperti petani kopi akibat jatuhnya harga kopi karena tidak terserapnya hasil panen raya oleh pasar.

“Legislatif, akademisi, perwakilan dunia usaha dan pihak terkait lainnya harus diperkuat dalam upaya menyusun road map penggunaan, penyaluran dan pengawasan dana refocusing Covid-19. Dana tersebut harus tepat sasaran,” tegas Wali Nanggroe.

Untuk jangka menengah, kata Wali Nanggroe, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang perencanaan dan struktur anggaran agar lebih relevan dengan situasi pandemi. Fokus harus diberikan kepada upaya penanggulangan Covid-19, pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat dalam menghadapi situasi terkini.

“Untuk target jangka panjang, pemerintah daerah kita minta untuk memperbaiki tata niaga perdagangan, infrastruktur pertanian khususnya waduk. Upaya ini dilakukan secara bertahap agar potensi sektor pertanian dapat dikembangkan secara optimal sebagai fondasi ekonomi Aceh di masa sekarang dan masa depan.”

Wali Nanggroe juga mengingatkan salah satu poin rekomendasi lain, di mana meminta prioritas penggunaan anggaran publik terhadap tiga bidang utama yaitu ekonomi, kemiskinan dan pendidikan. Caranya, membentuk tim kerja khusus dan alokasi dana yang cukup dengan pengelolaan yang terintegrasi, terstruktur dan terukur.