Webinar Series kedua FISIP Unsyiah Hadirkan Dirjen Kepedudukan RI

08.07.2020 Humas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah kembali mengadakan Webinar Series kedua dengan mengusung tema “Covid 19: Sinergitas Kebijakan Kependudukan Pemerintah Pusat dan Daerah”. Tema ini diangkat menimbang dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait masalah ekonomi hingga kependudukan ditengah pandemi Covid-19. Kebijakan kependudukan pemerintah Indonesia ditengah masa sulit pandemi Covid-19 selalu menarik untuk dibahas secara tepat.

Webinar Series kedua ini FISIP Unsyiah mengundang Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S. H., M. H sebagai pemateri. Kegiatan ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh 141 orang. Peserta terdiri dari kalangan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, dosen, mahasiwa, dan masyarakat umum.

Ketua pelaksana Khalisni M.PA menyampaikan bahwa tujuan diadakan webinar ini adalah untuk menggali akar persoalan kependudukan di Indonesia yang terjadi selama masa pandemi Covid-19, mendiskusikan langkah formulasi masalah yang tepat, serta sinergisitas kebijakan kependudukan antara pemerintah pusat dan daerah terutama berkaitan dengan masalah penanganan Covid-19.  Dalam persoalan lain, data kependudukan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan oleh penyelenggara pemilu/pilkada di daerah untuk memetakan persoalan yang berhubungan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Dalam sambutannya, Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Syamsul Rizal. M. Eng berharap webinar ini dapat memberikan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat agar adanya sinergitas dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Aceh.

Selanjutnya, dalam materinya Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S. H., M. H. menyampaikan kebijakan Adminduk dalam penanganan Covid-19  sudah dilaksanakan dengan cukup baik, “Tataran substansi kebijakan salah satunya adalah membangun Ketahanan Sosial (Bansos, Masyarakat Berbagi, Berbagi Beban), Perkuatan Industri (Kesehatan dan Makanan) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” secara nasional sehingga terciptanya sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah terutama dalam menangani Covid-19. Namun beliau juga mengakui ada beberapa kedala dan hambatan dalam implementasi kebijakan ini terutama dilapangan yang menyebabkan tidak tepatnya  sasaran program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.   

Lebih lanjut Zudan juga membahas berkaitan dengan  pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Acara webinar FISIP series kedua juga menghasilkan kesepakatan dalam bentuk MoU antara Dukcapil Kemendagri dengan Universitas Syiah Kuala yang diinisiasi oleh  Prof. Zudan saat akan berkunjung ke Aceh dalam waktu dekat.